Medan| Jalur Medan - Berastagi saat ini sudah diperlebar yakni pada tikungan siku agar kendaraan yang melintas bisa lancar. Pelebaran dilakukan dengan mengkiris bukit dan membangun jalan Formanas minta jalan tol Medan-Berastagi dibangun. Aspirasi Forum Masyarakat Nasional (Formanas) disampaikan langsung saat aksi di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (27/8/2019). Di hadapan Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Formanas menyampaikan bahwa hingga saat ini jalan protokol yang Sekadarinformasi, jalan tol dalam Kota Medan nantinya membentang sejauh 30,97 km. Lalu jalan tol ini dibagi menjadi tiga rute, mulai dari Rute 1 Helvetia-Titi Kuning sejauh 14,28 km. PembangunanJalan Tol Medan-Berastagi sebagai solusi mengatasi kemacetan arus lalu lintas dari Kota Medan menuju Berastagi, terutama di masa libur dan akhir pekan kerap alami kemacetan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karo Nasib Sianturi membenarkan gagalnya pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi oleh Kemen PUPR. Apabilamengandalkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak akan mencukupi untuk pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, mengingat dana PUPR juga difokuskan untuk pembangunan di ibu kota baru.Jadi, selanjutnya dibutuhkan tambahan investor. "Supaya 2/3 dari investor, 1/3 dari pemerintah," katanya. Sementaraitu, Baskami Ginting dan Ruben Tarigan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara mengatakan kalau pembangunan jalan tol Medan-Berastagi harus terus diperjuangkan karena merupakan salah satu akses utama transportasi menghubungkan beberapa kabupaten di Provinsi Sumut dengan beberapa kabupaten/kota dari Aceh. qh8NG. MEDAN— Pemerintah mulai melakukan uji kelayakan atau feasibility study rencana proyek pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Uji kelayakan ditargetkan selesai pada Januari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Selamat Rasidi mengatakan,guna mengakomodir permintaan masyarakat, pemerintah mulai melakukan studi kelayakan pembangunan jalan tol Medan- Berastagi. Pasalnya, setiap kegiatan atau proyek yang memiliki nilai besar membutuhkan sebuah studi untuk mengukur nilai ekonomi proyek tersebut.“Apabila feasible layak bangun, maka nanti akan masuk tahapan Detail Engineering Design DED.Itu dibuat 10-20 alternatif. Ini nanti larinya ke arah penetapan lokasi yang akan dilakukan oleh kepala daerah,” jelasnya ditemui di Universitas Sumatra Utara Kamis 17/6/2019.Setelah itu, lanjutnya, perlu ada perlu ada izin dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLH, supaya tidak merusak daerah-daerah seperti taman margasatwa atau lingkungan tersebut. Adapun proyek dikatakan layak untuk dibangun apabila memiliki rasio atau internal rate of return IRR sekitar 12 persen. Artinya, apabila nanti jalan lama dibandingkan dengan yang baru terdapat 12 persen nilainya. Sementara aat ini, rasio yang dimiliki masih sekitar 5 persen-6 lahan perbukitan di Berastagi menjadi salah satu kendala berat. Untuk membangun tol di daerah tersebut, lanjutnya, paling tidak membutuhkan dana sekitar Rp200 miliar perkilometer, itu pun di luar biaya lahan. Jadi misalnya panjang tol 40 kilometer, maka total dana yang dibutuhkan lebih dari Rp8 triliun. “Dana ini cukup besar, bukan pemerintah tidak mau [bangun]. Itu makanya diperlukan FS yang teliti. pemerintah pusat melalui kementerian PUPR sedang buat FS,” mengandalkan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tidak akan mencukupi untuk pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, mengingat dana PUPR juga difokuskan untuk pembangunan di ibu kota selanjutnya dibutuhkan tambahan investor. “Supaya 2/3 dari investor, 1/3 dari pemerintah,” katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini jalan tol Medan, Gubernur Sumatera Utara Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Brastagi dalam waktu dekat akan dimatangkan. “Ini dalam proses kalau Jalan Tol Medan-Brastagi,” kata Edy, Rabu 27/10/21. Diterangkannya, saat ini rencana pembangunan tersebut dalam tahap penghitungan jumlah kendaraan yang masuk, dan tarif yang akan ditetapkan nantinya. Hal-hal ini masih dalam tahap sinkronisasi. Edy mengatakan, dalam waktu dekat, dia akan menggelar rapat untuk mematangkan rencana pembangunan ruas tol ini. “Besok atau lusa akan datang orangnya, saya akan rapat dan mengkaji itu,” jelasnya. Baca JugaKetua DPRD Sumut Minta Gubsu Segera Realisasikan Pembangunan Jalan Tol Medan-Brastagi Rencana pembangunan ruas tol Medan-Brastagi sebelumnya disampaikan Gubernur Edy dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Pemprov Sumut yang berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis 8/4/21. “Tolnya itu jalan layang. Itu proses,” sebut Edy. Lantaran akan melintasi hutan lindung, maka terlebih dahulu dibutuhkan persetujuan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. “Jadi butuh proses perizinan. Jadi Jalan Tol yang bisa tembus ke Brastagi,” sebutnya, seraya menambahkan Jalan Tol Medan-Brastagi akan dilengkapi dengan Light Rail Transit LRT. Baca JugaJalan Tol Medan-Binjai Seksi I Resmi Difungsikan Diharapkan, pembangunan proyek tersebut mulai dapat dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Menurut Edy, ada tiga alasan mengapa Pemprov Sumut berminat membangun Jalan Tol Medan-Brastagi. “Kenapa saya berbicara Brastagi? Karena Brastagi itu, pertama, daerah pertanian. Kedua, pariwisata dan ketiga peternakan. Dengan kondisi udara dan tanah seperti itu, peternakan ini akan menjanjikan,” ungkapnya. Rencana pembangunan ini pun mendapat sambutan positif dari DPRD Sumut.iskandar/hm10 – Belum lama ini beberapa “elite” daerah dari Kabupaten Karo dan tetangganya, datang ke Jakarta menemui parlemen di Senayan. Mereka mempresentasikan aspirasi pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Ini sebenarnya bukan isu baru. Sejak sekitar tiga tahun lalu rencana infrastruktur tersebut sudah digulirkan ke tingkat provinsi. Bahkan sudah dilakukan kajian oleh konsultan konstruksi dan konon dinyatakan “possible” direalisasikan meski harus melalui kontur demografi perbukitan dan tidak sedikit melintasi jurang. Konsepnya dengan jalan tol layang. Gambarannya, ruas jalan tol ini akan melintasi sejumlah wilayah di dua kabupaten, yakni Tanah Karo dan Deli Serdang. Target awal adalah pembangunan dua ruas jalan dengan total kebutuhan dana sekitar Rp500 miliar. Ruas pertama dari daerah Sembahe sampai Lau Kaban dengan estimasi Rp150 miliar dan ruas kedua dari Bandar Baru sampai ke Doulu dengan anggaran sekitar Rp350 miliar. Tim loby pun sudah dibentuk, terdiri atas unsur dari beberapa stakeholder dan dimotori dinas terkait di Pemkab Karo. Dari sisi keinginan will, upaya ini patut diapresiasi. Luasnya rentang kendali pusat dengan daerah, ditambah lagi begitu banyaknya masalah rakyat yang harus diurus pusat, membuat daerah memang perlu sesekali mengkomunikasikan aspirasinya secara langsung ke Ibu Kota, bagaimana pun teknisnya. Bicara keinginan juga, sepertinya, tidak ada satu pun daerah di Indonesia atau bahkan di dunia, merasa keberatan bila wilayahnya dilalui jalan bebas hambatan. Secara pribadi, sebagai “orang Karo”, mustahil juga bagi saya menolak keinginan ini karena jika perlu, jalan tol itu sampai ke Perbesi, kampung halaman saya di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo. Namun dari sisi kebutuhan needs, berbeda ceritanya. Apa memang benar Tanah Karo membutuhkan Tol Medan-Berastagi? Seperlu apa Deli Serdang dengan Tol Medan-Berastagi? Dan kenapa rupanya dengan Medan kalau tidak ada tol ini? Saya masih gamang saat memikirkan ketiga pertanyaan mendasar itu. Apalagi bila harus dijawab dengan penjelasan yang rasional dari berbagai sudut. Dari aspek ekonomi saja misalnya, ketiga pertanyaan di atas dapat dirangkum dengan satu pertanyaan, “Apa untungnya membangun Tol Medan-Berastagi?” Selama ini, bila kita ingin ke Tanah Karo melalui Berastagi, normalnya harus melalui Jalan Jamin Ginting. Ruas berstatus Jalan Nasional ini cukup mulus dan mengenai lebar, baru-baru ini sudah dilakukan pelebaran, mulai dari daerah Sembahe, sampai Kabanjahe. Cukup lebar, sampai bisa menjejerkan empat mobil sekaligus atau dilintasi dua truk kontainer secara bersamaan. Namun sampai sekarang memang belum diberikan pembatas/pemisah ruas di tengah badan jalan sehingga lebih rawan kecelakaan. Belakangan ini juga acap terjadi longsor karena hujan sehingga membahayakan dan menyendat arus lalu lintas. Tersendatnya lalu lintas pun sebenarnya lebih sering terjadi pada momen-momen tertentu. Seperti pada saat weekend yang mana terjadi lonjakan volume kendaraan baik dari arah Berastagi maupun sebaliknya dari Medan. Atau ada truk yang tertatih-tatih menanjak sehingga kendaraan-kendaraan di belakangnya tertahan dan mengular. Kendati demikian, kemacetan tidak terjadi setiap saat atau bahkan saban hari. Pada hari-hari biasa, nyaris tidak ada persoalan berarti saat melintasi jalan berkelok-kelok ini. Di luaran, sampai sekarang juga belum terdengar pengusaha angkutan barang “berteriak” armadanya berkali-kali nyangkut di jalan sehingga menimbulkan kerugian signifikan. Para wisatawan lokal dan asing, pegawai, anak sekolahan, pebisnis atau kalangan lain yang sering melintasi jalan Jamin Ginting, Medan-Berastagi, juga begitu. Belum ada yang berkeluh kesah menceritakan kenestapaannya di jalan karena selalu dihajar macet. Jadi faktanya, jalan Jamin Ginting, Medan Berastagi, sejauh ini belum kenapa-kenapa. Destinasi Wisata Justru, Tanah Karo akan jadi kenapa-kenapa bila tidak sesegera mungkin dan semaksimal mungkin membangun sektor pariwisata. Bermimpi akan menyaingi Bali sekalipun tidak apa, asal memang pariwisata yang dikejar. Saya bayangkan, bila duit Rp500 miliar yang diminta untuk pembangunan tol itu dipakai membiayai pengembangan kawasan Danau Toba di Kecamatan Merek, air terjun Sipiso-Piso, kawasan Gunung Sibayak, Gundaling, Penatapen, air panas Doulu, Lau Kawar dan seabreg lokasi wisata lain, tentu lebih “nendang” secara ekonomi. Seabreg? Ya, Tanah Karo memang mempunyai lokasi wisata yang saking banyaknya, sampai sulit dihafal. Belum lagi kawasan Bukit Barisan yang juga melintasi daerah berpenduduk lebih dari 500 ribu jiwa tersebut. Makanya, saya bingung mengapa pariwisata belum menjadi panglima ekonomi Karo menggantikan sektor pertanian yang hampir satu dekade terakhir lebih dari 70% digerus abu dan lahar dingin erupsi Sinabung. Bukan tidak mungkin, Sinabung yang gemar erupsi pun bisa dijadikan obyek wisata geogologi. Dalam pariwisata, tidak terlalu sulit menjual sesuatu yang unik dan Sinabung punya itu. Cuma Tuhan yang tahu kapan gunung berketinggian mdpl tersebut berhenti “batuk”. Yang jadi persoalan bila kita hanya berdiam menerima kondisi itu tanpa berupaya keras mencari peluang lain. Sektor pariwisata juga sedang “happening” di Provinsi Sumut, terutama berkaitan dengan Danau Toba. Bicara soal pariwisata Sumut, isu sentralnya saat ini ya Danau Toba. Di atas saya katakan pariwisata harus sesegera mungkin dan semaksimal mungkin digarap Tanah Karo, karena sekarang adalah momentumnya. Tidak lama lagi semoga situs gunung berapi kuno itu akan ditetapkan oleh Unesco sebagai National Geopark Toba atau menjadi cagar yang dilindungi dunia. Danau Toba juga pada 2017 sudah dimasukkan dalam 10 destinasi wisata prioritas di Tanah Air. Regulasi teknis dan badan khusus untuk pengimplementasian kebijakan itu pun sudah ada. Setelah instrumen regulasi dan otoritas, moda transportasi seperti kapal feri, bus dan pesawat juga sebentar lagi lengkap. Ditunjang lagi dengan mulai dioperasikannya Tol Trans Sumatera, bandara Silangit, akses ke dan dari Danau Toba sudah jauh semakin mudah dan cepat, dari manapun. Asiknya, Tanah Karo merupakan satu dari tujuh kabupaten yang wilayahnya memiliki kawasan Danau Toba. Jadi, akan lebih cocok sebenarnya kalau “elite” Karo ngotot minta bantuan APBN untuk pengembangan pariwisata ketimbang Tol Medan-Berastagi. Jalan tol itu penting, tapi lebih baik bila mementingkan dahulu pembangunan sentra ekonominya. Toh, kapasitas infrastruktur jalan penghubungnya masih memadai. Kapan waktu yang tepat untuk membangun Tol Medan-Berastagi? Kalau sudah jadi kebutuhan dan banyak cara untuk membiayainya. Tidak perlu sampai habis-habisan meloby curahan dana APBN, karena bila Tanah Karo sudah seksi jadi tujuan wisata dan investasi, banyak pihak berduit yang malah akan berebutan menawarkan pembiayaan. Penulis Yoseph Pencawan Jurnalis Post Views 1 › Utama›Kemacetan Kian Parah, Warga... Ribuan warga berunjuk rasa di DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa 27/8/2019, mendesak agar pembangunan jalan tol dan jalan layang di ruas Medan-Berastagi segera dilaksanakan. Pembangunan itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian parah di ruas yang menghubungkan Medan dengan 11 kabupaten di Sumut dan Aceh itu. KOMPAS/NIKSON SINAGA Masyarakat berunjuk rasa di DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa 27/8/2019, mendesak pembangunan jalan tol dan jalan layang di ruas Medan-Berastagi segera dilaksanakan. Pembangunan itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian parah dan semakin sering KOMPAS — Ribuan warga berunjuk rasa di DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa 27/8/2019, mendesak agar pembangunan jalan tol dan jalan layang di ruas Medan-Berastagi segera dilaksanakan. Pembangunan itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian parah di ruas yang menghubungkan Medan dengan 11 kabupaten di Sumut dan Aceh itu.”Jalan Medan-Berastagi seharusnya bisa ditempuh dua jam jika arus lalu lintas lancar. Namun, kini sering kami terjebak macet hingga delapan jam. Kemacetan semakin sering karena beban jalan kian besar. Sayuran yang kami angkut busuk, warga terlambat ke bandara, warga yang sakit terlambat ditangani, dan banyak bisnis tertunda,” tutur pemimpin aksi Julianus Paulus Sembiring. Aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar peserta dari sejumlah kabupaten terdampak yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nasional Formanas. Jalan Medan-Berastagi merupakan penghubung Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, dan Humbang Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Simeulue di Aceh juga memanfaatkan jalan Medan-Berastagi sepanjang lebih kurang 70 kilometer SINAGA Masyarakat menyerahkan dokumen aspirasinya kepada DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa 27/8/2019. Mereka mendesak pembangunan jalan tol dan jalan layang di ruas Medan-Berastagi segera dilaksanakan. Pembangunan itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kian rasa pun datang dari beberapa kabupaten dan kota terdampak dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Mereka yang terdiri dari unsur petani, sopir dan pengusaha angkutan umum, pedagang, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama itu juga membawa spanduk dan selebaran untuk menyampaikan Medan-Berastagi seharusnya bisa ditempuh dua jam jika arus lalu lintas lancar. Namun, kini sering kami terjebak macet hingga delapan jam. Kemacetan semakin sering karena beban jalan kian Sembiring 45, koordinator sopir Medan-Berastagi, mengatakan, beberapa tahun lalu mereka bisa tiga kali pergi-pulang Medan-Berastagi dalam sehari. Kini mereka hanya bisa satu atau dua kali. ”Kalau lagi macet parah, bahkan bisa hanya terjebak di jalan selama seharian,” juga Berjudi Menembus Medan-BerastagiPetrus menyebutkan, kemacetan panjang semakin sering terjadi karena kepadatan lalu lintas semakin tinggi di jalan pegunungan yang banyak tikungan dan tanjakan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan, jalan Medan-Berastagi pada 2014 dilewati kendaraan per hari. Kini, jalan itu dilalui sekitar unit per di jalanKetua Perkumpulan Pedagang Pasar Induk Lau Cih Medan Siska Laura Pandia mengatakan, jika kemacetan lalu lintas terjadi di jalur Medan-Berastagi, sayur-sayuran dari Karo, Dairi, dan Simalungun tidak bisa sampai Medan tepat waktu.”Padahal, lebih dari 60 persen pasokan sayuran di Kota Medan dan sekitarnya dipasok dari daerah itu. Jika sayur tidak masuk, pasokan kurang dan harga melambung tinggi,” DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan, mereka sejalan dengan aspirasi warga yang berunjuk rasa. DPRD Sumut pun telah beberapa kali bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk meminta agar segera dibangun jalan tol atau jalan layang di ruas Medan-Berastagi. ”Jalan ini sangat penting untuk pembangunan Sumut,” SINAGA Kendaraan melintas di tikungan tajam dan tanjakan terjal di jalan Medan-Berastagi, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 29/11/2018. Pembangunan jembatan layang di sejumlah titik di ruas jalan tersebut mendesak dilakukan seiring dengan beban jalan yang terus meningkat dan intensitas longsor yang kian sering Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menuturkan, pada prinsipnya Kementerian PUPR dan Komisi V DPR sepakat untuk percepatan pembangunan jalan tol di ruas Medan-Berastagi. Namun, karena pembangunan jalan tol membutuhkan waktu cukup lama, pada tahap awal akan dibangun jalan layang di simpul-simpul kemacetan, seperti di tikungan Sibolangit dan Bandar Baru.”Kementerian PUPR pun sebelumnya sudah menyatakan akan mengalokasikan Rp 500 miliar pada APBN Perubahan 2019,” kata juga Tingkatkan Jalan Medan-BerastagiNamun, menurut dia, anggaran pembangunan jalan layang itu tidak jadi ditampung pada APBN Perubahan 2019. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp 80 miliar untuk pemeliharaan jalan. ”Kami pun akan terus mendorong agar anggaran pembangunan jalan layang ini bisa ditampung di APBN 2020,” mengatakan, DPRD Sumut akan menggelar rapat dengar pendapat dalam waktu dekat dengan mengundang Kementerian PUPR, bupati dari daerah yang terdampak, dan perwakilan masyarakat. - Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut berencanan membangung jalan tol yang menghubungkan Kota Medan dengan wilayah Berastagi. Kabarnya, jalan tol Medan-Berastagi akan dilengkapi jalur khusus Light Rail Transit LRT yang ditempatkan di bagian tengah jalan tol. Wacana tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Pemprov Sumut yang digelar di Holet Santika, Medan pada Kamis 08/04/2021. "Jalan tolnya itu dibangung dengan konstruksi jalan layang," ungkap Edy, dikutip dari Baca Juga Pembebasan Lahan Terdampak Proyek Jalan Tol Cisumdawu Terus Dipercepat, Pengerjaannya Sudah Sampai Mana? Edy melanjutkan, Pemprov Sumutv juga nantinya perlu mengurus perizinan terlebih dahulu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lantaran konstruksi jalan tol Medan-Berastagi direncanakan melintasi hutan lindung. "Jadi perlu diurus proses perizinannya. Sehingga jalan tol bisa tembus ke Berastagi dari Medan," lanjutnya. Ia berharap wacana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi bisa mendapat dukungan penuh dari DPRD Sumut. Mengingat wilayah Berastagi punya potensi lebih yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung roda perekonomian Sumut. Baca Juga Proyek Tol Semarang-Demak Masih 'Mengambang' di Tengah Tambak, Warga Ramai-ramai Mengadu ke DPRD Jawa Tengah "Karena Berastagi itu daerah pertanian dan peternakan serta kawasan pariwisata. Dengan kondisi udara dan tanah yang mendukung, sektor peternakan di wilayah Beradtagi akan menjanjikan," ungkap Edy. Proyek pembangunan jalan tol Medan-Berastagi rencananya bisa mulai dikerjakan pada 2022 mendatang. Artikel ini telah tayang di dengan judul Pemprov Sumut Berencana Bangun Tol Layang Medan-Berastagi Tahun 2022.

jalan tol medan berastagi